Al ‘Urf

1. Pendahuluan

Sebuah komunitas tidak akan pernah bisa dilepaskan  jauh dari nilai, norma, tindakan yang telah mereka anut, sebagaimana anak yang tidak akan pernah bisa berpisah dengan orang tuanya.  Agama/ syariat menyadari akan keniscayaan ini, oleh karenanya ulama’ mencoba mengakomodasi nilai, norma, tindakan, dan apa-apa yang dimiliki oleh sebuah komunitas sosial (budaya/urf) ke dalam syariat dengan cara memasukkannya kepada salah satu unsur mashadir al ahkam. Hal ini diakui ataupun tidak adalah salah satu kunci sukses mengapa islam bisa bertahan dalam waktu yang lama dan juga mampu menembus sekat ruang dan waktu dalam penyebarannya.

Kita akan mencoba mendiskusikan budaya/urf sebagai salah satu bagian dari ushul fiqh, apa yang mendasari ulama untuk menjadikan hal tersebut sebagai salah satu pijakan hukum, bagaimana mereka mengaplikasikannya di dalam kehidupan nyata masyarakat, hal yang tentunya tidak semudah dengan apa yang sedang kita diskusikan, karena tidak semua ulama setuju, walaupun juga tidak sedikit yang tetap menjadikannya sebagai pijakan hukum.

  1. 2. Pembahasan

Banyak ta’rief yang akan kita temukan dari berbagai ta’bir dan mashadir yang kita baca, walaupun dari beberapa definisi tersebut memiliki arti implisit yang sama. Beberapa akan kami sebutkan agar menjadi perbandingan: mengenal atas segala sesuatu yang dipandang baik dan hal yang sudah melekat dalam diri manusia, dan dibenarkan oleh akal dan kebiasaan.[1] Sementara dalam maraji’ lain disebutkan bahwa arti dari urf adalah kebajikan dan perbuatan/ucapan yang telah menjadi kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang di tengah masyarakat.[2] Wahbah zuhaily mengartikan urf sebagai suatu pekerjaan/perkataan yang populer dilakukan di tengah-tengah mereka (masyarakat).[3]urf juga memiliki definisi sebagai sesuatu yang menjadi pijakan  di dalam kehidupan masyarakat.[4]

2.1. Pembagian Urf

Para ulama masih membagi urf menjadi beberapa bagian ditinjau dari aspek yang menjadi pembeda dari urf itu sendiri yaitu dari luas dan tidaknya suatu urf berlaku dan dari kesesuaian urf dengan syariat:

  1. urf dari segi keabsahannya[5]

Urf Shahih

yaitu urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan juga tidak membawa kemudlaratan. Dalam kitab lain disebutkan ialah urf yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Misalnya pemberian kado/hadiah kepada penganten pada malam resepsi perkawinannya dan seorang calon suami sewaktu meminang dengan memberikan sesuatu kepada calon istrinya, dan pemberian itu tidak dianggap sebagai maskawin.

Urf Fasid

yaitu urf yang berlaku dan dilakukan oleh masyarakat namun hal itu bertentangan dengan syara’, membawa kemudlaratan, dan menghilangkan kemanfaatan. Atau di dalam ibarat lain disebutkan yaitu urf yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Misalnya kebiasaan minum minuman keras pada saat pesta perkawinan dan melakukan praktek riba dalam perdagangan dan utang piutang.

  1. urf dari segi cakupannya.[6]
  • Urf ‘Am

yaitu urf yang berlaku di beberapa daerah ataupun paling tidak urf ini berlaku tidak hanya dalam satu daerah saja. Misalnya urf dalam penggunaan kamar mandi di tempat umum dengan tariff harga tertentu, namun batas penggunaan waktu dan jumlah pemakaian air tidak ditentukan. Kebiasaan seperti ini berlaku hampir di setiap daerah atau paling tidak berlaku tidak hanya di dalam satu daerah saja.

  • Urf Khos

yaitu urf yang berlaku hanya di daerah tertentu saja atau bahkan hanya pada satu wilayah. Seperti kebiasaan seorang calon suami memberi sesuatu kepada tunangannya ketika melakukan khitbah/ta’aruf.

2.2. Kehujjahan Urf

Para ulama sepakat bahwa urf fasid tidak dapat dijadikan hujjah di dalam hukum islam. Sedangkan urf yang shahih ada ikhtilaf/kontroversi ulama di dalamnya. Kebanyakan ulama hanafiyyah dan malikiyyah serta beberapa dari hanbaliyyah bisa menerimanya. Adapun alasan yang mereka jadikan hujjah dalam menerima dalil urf adalah :

1. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين[7]

Kata urf ) العرف ) dalam ayat tersebut dipahami oleh para ahli ushul fiqh sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Hal itu menunjukkan akan kebolehan berhujah dengan al Urf jika suatu permasalahan tidak ditemukan dalilnya dalam nash.

2.Riwayat hadits dari aisyah mengenai kasus hindun binti ‘utbah; istri abu sufyan[8]

“جاءت هند بنت عتبة فقالت “ يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا بالمعروف

Dari aisyah ra, bahwasanya hindun binti ‘utbah mengadu kepada rasulullah: “ ya rasulullah ! sesungguhnya abu sufyan adalah lelaki yang bakhil, tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anak-anakku  kecuali apa yang telah aku ambil darinya dan dia tidak mengetahuinya”. Maka rasulullah SAW bersabda: ”ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ma’ruf (kebiasaan) nafkah yang berlaku”

Dari hadits ini kita ketahui bahwasanya rasul menyuruh Hindun untuk mengambil harta sesuai dengan takaran yang telah berlaku/normal di dalam masyarakat arab sebagai nafkah bagi dia dan anak-anaknya.

3. Rasulullah SAW membiarkan praktek bai’ al salam yang telah lama berlaku dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat madinah.[9]

4. Hadits dari rasulullah mengenai pandangan baik muslim yang baik juga menurut Allah[10]

ما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن

5.Qaidah ushul

استعمال الثاس حجة يجب العمل بها

Kebiasaan umum adalah dasar yang harus dipatuhi

المعرؤف عرفا كالمشرؤط شرطا

Adanya apa yang dikehendaki oleh adat dianggap sebagai hal yang dikehendaki oleh syara’

العادة محكمة

Adat adalah sebuah ketentuan hukum

2.3. Syarat-Syarat Urf[11]

  • Urf harus berlaku umum. Artinya, urf harus berlaku di kalangan masyarakat secara umum dan bukan merupakan sebuah kebiasaan pribadi atau perorangan.
  • Urf sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada sebelum adanya kasus yang akan ditetapkan status hukumnya.
  • Urf tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam transaksi. Artinya apabila ada perjanjian khusus yang ditetapkan di dalam transaksi dan hal tersebut bertentangan dengan urf, maka perjanjian yang dimenangkan dan memalingkan urf.
  • Urf harus tidak bertentangan dengan nash. Artinya, jika terdapat urf yang tidak sejalan dengan nash yang tegas maka dalam hal ini urf tidak bisadiberlakukan.
  • Urf harus sesuai dengan watak yang wajar.
  • Urf harus mengenai hal-hal yang sering terjadi, seperti yang dikatakan qaidah fiqh:

اثما تعتبر العادة اذا طاردت اوغلبت

Adat dapat diterima sebagai hukum jika tersebar luas bagi masyarakat

العبرة للغالب الشائع لاالثادر

Yang terpenting adalah adat yang tersiar luas, bukan adat yang jarang terjadi

  1. 3. Penutup

Apa yang telah ditujukan oleh ilmu ushul dengan juga mengakomodasi budaya adalah salah satu indikasi bahwa agama islam bukanlah sebuah agama yang ekslusif. Islamisasi tidaklah selalu identik dengan arabisasi, hal ini dibuktikan dengan ketegasan para ulama untuk menjadikan urf/adat/budaya sebagai salah satu pijakan dan dasar dalam penetapan hukum islam. Dan hal ini sangat penting bagi kemajuan islam terutama di dalam menyebarkannya. Agar umat yang akan diajak tidak merasa takut karena salah satu unsur yang ada pada mereka sejak zaman dulu akan hilang dan dirampas oleh sebuah agama baru.


[1] H. Ahmad Abd Madjid. Ilmu Ushul Fiqh. 1989 Garuda Indonesia hlm 83, lihat juga DR. Fahmi Abu Sinnah, Al Urf wa Al Adah hlm 8

[2] DR. Kasuwi Syaiban. Methode Ijtihad Ibn Rusyd.2005. Kutub Minar. Hlm 140, lihat juga Mushthafa Ahmad al Zarqa. Al Madkhal al Fiqh al ‘am. 1968. vol 2 hlm 840

[3] DR. Wahba Zuhaily. Ushul Fiqh. 1990. Kuliyah al Dakwah al Islamiyah. Hlm 92

[4] DR. Muhammad Abu Zahra. Ushul Fiqh. 1958. darl fikr. Hlm 273

[5] DR. Kasuwi Syaiban, op cit. hlm 141, lihat juga DR Abu Zahra hlm 274, lihat juga H. Ahmad Abd Madjid hlm 84

[6] DR. Abu Zahra, op cit. hlm 374

[7] Al Quran surat al A’raf 199

[8] Muhammad Ibn Isma’il al Bukhari. Shahih Bukhari. Jilid 3 hlm.289. Kitab Nafaqah

[9] DR. Kasuwi Syaiban. Op cit. hlm 143

[10] H. Ahmad Abd Madjid. Op cit. hlm 86

[11] DR.kasuwi Syaiban.op cit hlm 144 (syarat no 1-4), lihat juga H. Ahmad Abd Madjid. Op cit. hlm 87

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: